pendidikan menengah umum

1. Beralihnya SMU ke SMK di Kota Malang

Bidang pendidikan sangatlah penting dan harus diperhatikan, karena berdampak pada bidang-bidang yang lain. Masalah kependidikan yang serius dihadapi oleh negara berkembang khususnya yang dihadapi oleh Indonesia, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan lapangan pekerjaan. Dengan melihat masalah yang terakhir yaitu, lapangan pekerjaan memiliki greget yang lain. Kekurangtersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat.

Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan, adalah mendapatkan lapangan kerja yang diaharapkan. Atau setidak-tidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi atau nilai yang lebih tinggi di banding sektor informal.

Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja, secara linear berpotensi terhadap anggapan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan.

Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka merebaknya isu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya, khususnya juga di Indonesia.

Secara empiris telah terjadi kekurang-sepadanan antara Supply dan Demand keluaran pendidikan. Dalam arti lain, adanya kekurangcocokan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dimana hasil dari profil lulusan merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh.

Saat ini pemerintah juga mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan. Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri.

Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Berkurangnya angka penganguran, maka secara otomatis pendapatan masyarakat pun meningkat. Lebih lebar lagi, dunia kriminalitas juga dapat ditekan.

Karena, pendidikan juga sebagai salah satu faktor penekan angka kemiskinan, maka mari kita bersama-sama memajukan dunia pendidikan di negara ini, baik masyarakat, pemerintah dan swasta. Tanpa bersama-sama, dunia pendidikan kita akan semakin ketinggalan dengan negara-negara lain.

Rencana akan diperbanyaknya lulusan SMK dibanding SMU di Indonesia dan adanya pengalihan sebagian SMU ke SMK di Malang, ternyata itu merupakan ide bagus. Kenapa merupakan ide bagus, karena pada kenyataannya lulusan SMK itu lebih siap bekerja dibandingkan dengan lulusan SMU. Pendidikan yang digunakan di SMK lebih banyak menerapkan praktek serta mengandalkan keterampilan dan mempunyai banyak jurusannya yang bisa dipilih sesuai minat dan bakat keterampilan yang dimiliki. SMK itu juga bagus kok gak kalah bagusnya dengan SMU.

Di Kota Malang terdapat SMU yang beralih menjadi SMK, yaitu SMU menjadi SMK. Beralihnya SMU ke SMK di Malang karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan putra-putrinya memiliki keterampilan kerja dan masa depan yang lebih menjanjikan dan dapat meringankan beban orang tua. Memang biaya yang dikeluarkan untuk masuk di SMK lebih mahal karena biaya praktek dan keterampilannya. Tetapi para orangtua memahami mahalnya biaya tersebut, karena putra-putri mereka akan mempunyai kelebihan baik dalam segi skill atau memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Selain itu mereka juga bisa sambil meneruskan kuliah pada waktu bekerja nanti. Tidak jarang banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan SMK dibanding lulusan SMU. Dan jika memilih SMK harus memilih SMK yang sudah dipercaya dan berkualitas, serta mempunyai banyak hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan instansi lain.

Diharapkan bagi lulusan SMP agar lebih selektif dalam memilih sekolah lanjutan terutama SMK, agar mereka memiliki keterampilan kerja dan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedepan. Dan jika memilih SMK harus memilih SMK yang sudah dipercaya dan berkualitas, serta mempunyai banyak hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan instansi lain. Serta diharapkan pula pemerintah dapat mengembangkan lagi kurikulum untuk SMK, sehingga nantinya lulusan SMK dapat lebih berkualitas.





2. Rasional SMA/MA Mencetak Pengangguran

Ada fenomena menarik yang terjadi selama ini bahwa, tujuan lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seringkali kurang tepat sasaran. Hal ini terbukti, berdasarkan data hasil Kajian kami, terhadap cita-cita siswa-siswi kelas I dan II (kelas X dan XI) di salah satu SMA Negeri di kabupaten Lombok Timur NTB, yaitu SMA negeri 1 kecamatan Terara pada tahun pembelajaran 2005-2006 menunjukkan bahwa dari 334 siswa kelas 1 dan 2 hanya 121 orang atau 36 % saja yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 64 % sisanya tidak mempunyai cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan berbagai alasan.

Dan dari 64 % tersebut 91 orang (sekitar 28 %) yang bercita-cita untuk langsung bekerja, 71 orang (sekitar 22 %) bercita-cita untuk mengikuti kursus dan 51 orang (16 %) belum punya cita-cita sama sekali.

Besarnya angka yang tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di SMA ini, jika tidak diberikan bekal keterampilan untuk hidup, melalui proses pendidikan di sekolah maka, berpotensi menjadi penganguran. Dan angka ini akan mungkin semakin besar manakala 36 % tersebut masih ada yang tidak mampu terjaring masuk ke dalam perguruan tinggi yang diinginkan.

Data tersebut juga menunjukkan banyaknya calon siswa yang masuk ke SMA/ MA tidak memahami tujuan lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu menjadi kewajiban Sekolah/Madarash untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang orientasi lembaga pendidikannya kepada calon siswa baru.

Dan fakta tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah untuk lebih selektif menerima calon siswa baru. Minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seharusnya dapat menjadi prasyarat calon siswa baru yang masuk ke SMA/MA.

Di samping itu Sekolah mestinya masih tetap memiliki rasa tanggungjawab terhadap outcome, sehingga dalam penerimaan siswa baru tidak hanya melihat jumlahnya yang diterima dari aspek uang yang masuk, serta jangan melihat calon siswa baru seperti melihat lembaran kertas merah ratusan ribu rupiah. Tetapi hendaknya dilihat sebagai beban tanggung jawab pembinaan yang lebih besar untuk mengantarkannya sampai mencapai keberhasilan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Pilihan yang tepat bagi 64 % siswa tersebut sebenarnya adalah jenis pendidikan kejuruan (SMK/MAK) dan bukan pada jenis SMA/MA. Akan tetapi kenyataanya jumlah SMK/MAK terlalu sedikit dibanding SMA/MA. Di samping itu SMK/MAK yang ada di NTB khususnya, masih belum mampu membangun kepercayaan kepada masyarakat soal konpetensi lulusannya (output dan outcome). Hal ini disebabkan karena di samping keterbatasan fasilitas/sarana prasarana, juga terbatasnya tenaga guru yang berkualifikasi lulusan guru SMK baik dari segi jumlah maupun mutu. Sehingga terjadi sangat sedikit peminat calon siswa baru masuk ke SMKN Keruak untuk tahun pembela-jaran 2005/2006 ini

Karena itu menjadi sangat dilematis bagi para lulusan SMP/MTS (calon siswa SLTA) dalam memilih sekolah sebagai tempat membina potensi dalam rangka mencapai cita-cita. Pada akhirnya para calon siswa banyak menyerbu SMA/MA meskipun harus membayar uang pendaftaran dan "uang komite" sampai berjumlah jutaan rupian, hanya untuk menjadi calon pengangguran.

Namun demikian ada kecenderungan di SMA yang tergolong "bermutu" (dilihat dari hasil seleksi siswa Baru tahun Pembelajaran 2005-2006 yang lalu dengan standar nem terendah yang diterima di atas 21) seperti SMAN 1 Selong, SMA Negeri Masbagik dan SMAN 1 Aikmel (semuanya berada di daerah kabupaten Lombok Timur) akan terjadi sebaliknya yakni, jumlah siswa yang bekeinginan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih besar dibanding yang tidak. Seperti yang terjadi dengan SMA Negeri Masbagik, dari 556 siswa yang terdaftar di SMA tersebut 470 orang (85 %) bercita-cita melanjutkan ke pendidikan tinggi, 86 orang lainnya (15 %) tidak bercita-cita untuk melanjutkan.

Akan tetapi angka 15 % masih cukup tinggi mengingat kurikulum & Proses Belajar Mengajar di SMA/MA diarahkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dan jumlah siswa yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi diperkirakan jauh lebih tinggi, mencapai + 70 %, dari akumulasi seluruh siswa SMA/MA yang ada di Lombok Timur-NTB, karena sebagian terbesar sekolah terutama Madrasah Aliyah di daerah tersebut mutunya lebih rendah dari sekolah yang disebut di atas. Dan jumlah ini sangat berpotensi menjadi pengangguran. Hal ini berarti, dari 5000 orang siswa lulusan SMA/MA setiap tahun yang ada di daerah tersebut, ada sekitar 1500 orang yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan + 3.500 orang sisanya berpotensi menjadi pengangguran.

Angka pengangguran berarti tingkat produktifitas sangat rendah, angka ketergantungan (dependensi rasio) sangat tinggi, dan bahkan merupakan gangguan keseimbangan mental yang cenderung bersifat destruktif. Hilangnya potensi ini dan sifat merusak merupakan kerugian yang harus dibayar oleh pembangunan. Semoga pemerintah melihat dan menyadari hal ini.



Artikel 3
Pendidikan Menengah Di Papua Rapuh
Jayapura, Mutu pendidikan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

"Guru-guru di lembaga pendidikan menengah terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan menengah di Papua rapuh," katanya.

Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.

Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan menengah ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.
Artikel 4
SD Dan Menengah Desain Model Pendidikan
JAYAPURA (PAPOS)- Dinas Pendidikan dan Pengajaran provinsi Papua kini tanpa henti-hentinya selalu melakukan berbagai strategi maupun terobosan dalam peningkatan SDM di Papua. Salah satunya melalui rapat koordinasi reviuw tentang rencana pengembangan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di 20 kabupaten dan kota. Rapat koordinasi ini berlangsung di ruang meeting Hotel Musi, Entrop, Jumat (28/11). Rapat ini dihadiri Kepala Tata Usaha (KTU) Dinas P dan P Papua, Drs. Paul Indubri dan perencana dan pendata pendidikan dasar dan menengah dari 20 kabupaten dan kota.
Untuk itu, kata Paul dengan terlaksananya pertemuan ke II ini para peserta dari 20 kabupaten dan kota dapat menyusun program pendidikan dasar dan menengah terkait dengan akses mutu, bahkan diharapkan mereka dapat mendesain model pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, setelah itu kemudian mereka dapat menyusun program lima tahun kedepan.
‘’Ini menjadi penting, kita sudah bisa melihat atau mengukur dalam kurun waktu 2-3 tahun keberhasilan pendidikan yang dicapai, seperti apa pencapaian angka partisipasi. Hal ini akan melahirkan gambaran keberhasilan kita sesudah program dilakukan,’’ kata Paul usai membuka rapat kordinasi reviuw tentang rencana pendidikan dasar dan sekolah menengah di Hotel Musi, Entrop, Jumat (28/11).
Dalam rapat koordinasi ini juga program-program tersebut dievaluasi guna mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai. Dengan demikian nantinya dapat disusun program yang lebih kongkrit lagi.
Dikatakan rapat Koordinasi hanya diikuti 20 kabupaten dan kota, belum termasuk 9 kabupaten yang baru dimekarkan. Namun demikian ujar Paul, dalam rapat koordinasi tahun 2009 mendatang, ke 9 kabupaten akan ikut guna menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tingkan sekolah dasar dan menengah.


Artikel 5
Teknologi Informasi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, utamanya pendidikan dasar dan menengah, PT Excelcomindo Pratama (XL) mengembangkan program Komputer untuk Sekolah (KuS). Program ini merupakan bagian dari Information and Communication Technology for All (ICT for All) yang dikembangkan XL.

KuS, juga implementasi dari program corporate social responbility XL di bidang pendidikan yang dikenal dengan nama Indonesia Berprestasi. KuS dikembangkan XL sejak November 2008 dan telah menjangkau belasan lembaga pendidikan dan pondok pesantren.

''Untuk program KuS, kami merencanakan penyediakan fasilitas TIK terpadu di 60 sekolah di Indonesia dalam lima tahun,'' kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi, saat menyerahkan bantuan komputer dan rehabilitasi gedung SD Negeri 20 Sungai Liat, Bangka, pekan lalu. Selain memberikan bantuan komputer, XL juga memberikan bantuan dana untuk renovasi pagar kompleks.

Pada program KuS, kata Hasnul, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan komputer saja. ''Bantuan komputer akan didukung dengan program pelatihan komputer dan internet, akses internet, serta bahasa Inggris untuk para guru,'' kata Hasnul. Melalui serangkaian pelatihan diharapkan para guru bisa memanfaatkan TIK secara optimal, sekaligus menularkan kepada para siswa-siswanya.

Donasi komputer ditujukan bagi pengenalan TIK di kalangan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama--termasuk pondok pesantren. Donasi juga dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan sekolah dalam proses belajar mengajar, termasuk administrasi sekolah.

Di lapangan, kesulitan yang ditemui adalah ketersediaan listrik. Banyak sekolah yang menjadi 'target' program ini, terpaksa ditangguhkan karena sekolah bersangkutan belum terjangkau aliran listrik PLN. Di sisi lain, banyak sekolah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sementara pada program KuS juga dikembangkan pengenalan akses internet.

Program KuS yang dikembangkan XL, mendapat dukungan dari berbagai instansi. PT Sun Microsystem Indonesia yang akan menyediakan pelatihan komputer dan penggunaan aplikasi open source. PT HuaweiTechnology Investment dan PT Alita Praya Mitra akan memberikan dukungan dana dan pengadaan komputer. British Council yang akan memberikan pelatihan bahasa Inggris. Yayasan Nurani Dunia yang akan melaksanakan implementasi donasi, pelatihan dan evaluasi, serta United Global Compact yang menginisiasi program ini.

Sekalipun program ini direncanakan akan menjangkau 60 sekolah, Hasnul mengungkapkan dalam perjalanannya nanti bisa saja terjadi perluasan sasaran. ''Ini bisa saja terjadi. Namun melalui program ini, minimal kami bisa menjangkau 60 sekolah, termasuk pondok pesantren. Harapannya bisa dikembangkan lebih banyak lagi,'' kata Hasnul.

GM Corporate Communications Myra Junor menambahkan untuk program KuS, XL fokus pada pendidikan dasar dan menengah serta pondok pesantren. ''Kami melihat sekolah dasar, sekolah menengah dan pondok pesantren lebih membutuhkan dukungan fasilitas TIK,'' kata Myra. Dari riset yang dilakukan XL, umumnya sekolah menengah atas memiliki fasilitas laboratorium komputer.

Ketika ditanya apakah pihaknya juga memberikan dukungan berupa akses internet, Myra menyatakan bahwa bila memang membutuhkan dan dimungkinkan akan disediakan. Untuk akses internet, selain ketersediaan jaringan dipertimbangkan pula ketersediaan sumber energi seperti listrik.

Di sisi lain, bila pihak sekolah atau pesantren keberatan dengan akses internet, pihaknya juga tidak memaksakan harus ada akses internet. Menurut Myra, ada pondok pesantren yang keberatan ada akses internet di lingkungan pesantren, karena takut akses internet akan disalahgunakan para santri.

Ihwal donasi yang diberikan, Myra menyatakan bahwa bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan. ''Kalau lima unit komputer dinilai cukup memadai, kita berikan lima unit komputer. Namun bila diperlukan satu laboratorium komputer, kami akan mengusahakan,'' kata Myra.

Myra mengungkapkan, banyak Pondok Pesantren yang membutuhkan laboratorium komputer. Ia kemudian menunjuk satu pondok pesantren di Banjar, Kalimantan Selatan. ''Sesuai dengan kebutuhan pondok, kami mengembangkan laboratorium komputer. Bilamana diperlukan akses internet, kami akan memberi dukungan akses internet,'' kata Myra.

Ihwal program pelatihan, XL berencana menggelar program ini dalam waktu dekat ini. ''Seluruh sekolah yang menerima bantuan akan kita kumpulkan di satu tempat. Kemudian dilakukan pelatihan secara bersama-sama,'' kata Myra.tar